Pranala.news — Sebuah ironi besar tengah berlangsung di ruang sidang Pengadilan Negeri Tubei, Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu.
Seorang pria bernama Erwan Guntoro alias Ayah Da bin Kamaludin (Alm.) kembali didudukkan sebagai terdakwa atas perkara yang substansinya telah dinyatakan batal demi hukum melalui Putusan Sela Pengadilan Negeri Tubei Nomor: 19/Pid.Sus/2025/PN Tub.
Namun hari ini, dakwaan dengan substansi yang hampir serupa kembali dikemukakan oleh Penuntut Umum.
Lebih tragis lagi, alat bukti yang relevan tidak pernah disertakan, hasil pemeriksaan lanjutan diabaikan, saksi-saksi kunci tidak dihadirkan, dan opini pembohong masyarakat dibiarkan membunuh karakter sebelum hukum sempat berbicara.
“Kami tidak sedang mencari pembenaran. Kami mencari kebenaran. Kami tidak sedang membela misteri. Kami sedang melindungi hak konstitusional seorang warga negara yang sedang ditarik dalam pusaran kezaliman sistematis,” ujar Enny Rahmayani, SHI, CPM., selaku Kuasa Hukum Terdakwa.
Kuasa Hukum dipertanyakan:
– Mengapa hasil tes DNA atas kehamilan yang ramai diberitakan tidak pernah disampaikan oleh Jaksa?
– Mengapa tidak ada hasil tes kehamilan resmi yang dibuka di konferensi?
– Mengapa hasil visum yang baru dikeluarkan dua bulan setelah kejadian masih menjadi satu-satunya bukti yang diandalkan?
– Dan mengapa Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan yang ditandatangani sah oleh penyidik, kuasa hukum, dan penuntut sendiri tidak dapat dicantumkan dalam dakwaan?
Pertanyaan-pertanyaan ini menggantung, sementara nasib hukum seorang warga negara dipertaruhkan hanya karena opini dan prosedur yang dipaksakan.
Sudah ada keputusan sela. Sudah pernah dinyatakan batal demi hukum. Tapi kenapa harus dibuka kembali? Di mana letak asas ne bis in idem yang dijamin oleh hukum acara kita?, tegas Enny.
Dalam kondisi ini, Kuasa Hukum menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap Erwan Guntoro tidak dapat dilanjutkan, sebab dakwaan a quo bertentangan dengan asas hukum yang fundamental dan semangat keadilan itu sendiri.
Bukan Sekadar Perkara, Ini Soal Harga Diri Hukum ruang sidang yang seharusnya menjadi tempat pengujian kebenaran justru menjadi panggung dakwaan yang telah gugur, dan ini mencederai rasa keadilan bukan hanya bagi penipuan, tetapi bagi seluruh rakyat yang masih percaya bahwa hukum adalah cahaya, bukan cambuk.
“Jika hukum terus dibiarkan melangkah tanpa hati nurani, maka ia tak lagi membimbing, tetapi berputar,” pungkas Enny dengan nada getir.
